Hanya 325 Taksi Online yang Diperkenankan Beroperasi di Palu

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan sosialisasi Operasi Simpatik Terhadap Angkutan On Line. Sosialisasi itu dimaksudkan untuk uji petik penertiban angkutan khusus yang berbasis online.

“Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat pusat bahwa untuk bulan Februari ini merupakan masuk dalam tahap penertiban penegakan hukum,” kata Kabid Angkutan Dan Perkeretaapian Sumarno, kepada Radar Sulteng, Kamis (22/2).

Kata Sumarno, karena Dishub Sulteng baru pertama kali melakukan kegiatan yang sifatnya berhubungan langsung dengan angkutan online, sehingga hal tersebut sebagai alasan bahwa ketentuan dari Dirjen Perhubungan Darat pusat masih bersifat pada sosialisasi terkait operasi simpatik.

“Untuk penegakan penertiban hukum atas angkutan online ini kita terapkan di awal Maret mendatang,” kata Sumarno.

Sosialisasi operasi simpatik ini menjadi ajang Dishub Sulteng untuk mengetahui kepastian atas jumlah keseluruhan angkutan online yang sudah beroperasi dan tersebar di Sulteng. Kemudian kendala sehingga para driver online belum mengurus perizinan yang tertuang dalam Permenhub 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Sementara untuk kuota yang sudah ditetapkan untuk online yang boleh beroperasi di Sulteng pada bulan Maret mendatang hanya sebanyak 325. Selain dari jumlah tadi tidak diperkenankan untuk beroperasi,” sebutnya.

Melalui sosialisasi itu Sumarno berharap pemilik angkutan taksi online agar dapat taat hukum, serta segera menyelesaikan perizinan di Disuhub provinsi Sulteng. Bentuk pelanggaran dari pemilik angkutan online berupa tidak memilki izin kendaraan dan pelanggaran administrasi. Dari pelanggaran tersebut akan di tindak dalam bentuk penilangan oleh pihak berwajib.

“Pelanggaran tersebut langsung disampaikan kepada perusahaan aplikasi untuk diberikan sanksi administratif,” jelasnya.

Sanksi pelanggaran diatur dalam Permenhub 108 tahun 2017. Bentuk dari pelanggaran yang termuat dalam pasal tersebut berupa tidak memilki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek (SIM A harus berubah menjadi SIM A umum), tidak memiliki perusahaan yang berbadan hukum serta tidak memiliki kartu pengawasan.

Untuk sanksi yang diterima dari pelanggaran tadi yakni berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan, sanksi ini berlaku mulai Maret mendatang.

Sementara itu, aturan tersebut dipastikan akan menuai protes, setidaknya karena saat ini jumlah angkutan online di Palu sudah mencapai 800-an unit. (CR7)

SUMBER

http://radarsultengonline.com/2018/02/23/ouwww-hanya-325-taksi-online-yang-diperkenankan-beroperasi-di-palu/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )