Menteri KKP Edhy Prabowo Perbolehkan Nelayan Menangkap Benih Lobster

Menteri Kelautan Perikanan, Edhy Prabowo membolehkan para nelayan menangkap benih lobster yang selama beberapa tahun terakhir dikunci oleh Permen KP 56 Tahun 2016.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh menteri yang belum lama dilantik oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Susi Pudjiastuti ini dalam kunjungannya ke Telong-elong dan Teluk Ekas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dan Teluk Awang, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Kamis,  26 Desember 2019.

Kunjungannya perdana ini diikuti para Dirjen dan Kepala Lembaga di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga turut mendampingi bersama Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmy, Wakil Bupati Lombok Tengah, L. Pathul Bahri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si.

Di Telong-elong, menteri dan rombongan diserbu permintaan masyarakat pesisir yang mengharapkan KKP tak membuka keran ekspor benih lobster. Selama puluhan tahun masyarakat memanfaatkan Teluk Jukung sebagai perairan budidaya lobster. Jika pemerintah membuka keran ekspor, mereka khawatir budidaya lobster di sana akan gulung tikar.

Budidaya lobster dilakukan selama delapan bulan. Nelayan biasanya membeli benih lobster dari hasil tangkapan. Mereka lalu menjualnya kepada pengepul lokal saat panen, kemudian dikirim ke Bali untuk diterbangkan langsung ke negara tujuan ekspor. Lobster jenis mutiara dijual seharga Rp650.000/Kg. Bahkan harga sewaktu waktu naik sampai Rp1 juta/Kg.

Untuk lobster jenis pasir harganya mencapai Rp350.000/Kg. Namun nelayan juga memberatkan, pada pasal 7 Permen KP 56, mengatur tentang ekspor lobster minimal 200 gram. Itulah yang menurut nelayan cukup sulit dipenuhi. Sehingga dituntut Permen KP No 56 direvisi dengan ketentuan ekspor lobster budidaya 100 gram.

Sementara di Teluk Awang, tak kalah sedikit masyarakat pesisir mendesak menteri dengan spanduk desakan kepada KKP untuk membuka keran ekspor benih lobster. Nelayan di Pujut mengeluhkan selama ini mereka kehilangan pendapatan setelah diberlakukannya kebijakan pelarangan penangkapan dan ekspor benih lobster.

Para nelayan mendesak pemerintah sesegera mungkin membuka izin ekspor benih lobster. Kebijakan Permen KP 56 Tahun 2016 dianggap menyengsarakan para nelayan. Banyak anak anak mereka putus sekolah karena pendapatannya hilang. Pengangguran meningkat, kemiskinan dan persoalan sosial serta naiknya tingkat kriminalitas naik.  Budidaya lobster yang dilakukan menurutnya tingkat keberhasilannya sangat kecil. Sehingga pilihan yang paling memungkinkan adalah ekspor.

Mendapat keluhan yang dilematis dari nelayan ini, Edhy Prabowo menegaskan, kedatanganya ke Lombok untuk menampung seluruh aspirasi para nelayan. Sesuai pesan Presiden Joko Widodo, komunikasi dengan nelayan harus diperkuat. Persoalan persoalan di nelayan dijembatani dan diselesaikan.

“Saya menampung apa yang menjadi keinginan para nelayan. Baik yang nelayan pembudidaya lobster, maupun nelayan penangkap. Kasi saya waktu. Saya janji akan selesaikan,” jelas menteri.

Menteri belum menegaskan seperti apa kemungkinan kebijakan yang akan dilahirkan. Ia hanya menggambarkan, nelayan boleh menangkap benih lobster, tapi dilarang ekspor hingga adanya kebijakan baru. Penangkapan benih lobster diperbolehkan untuk dibudidayakan.

Setelah diperbolehkan nelayan menangkap benih lobster, menteri meminta agar aparat, baik TNI maupun Polri agar tidak lagi memproses nelayan yang menangkap benih lobster. Namun tegas, ekspor benih lobster akan diawasi ketat dipintu pintu keluar. Ia meminta Karantina dan stakeholders lainnya tetap mengawasi selama masa transisi. “Kalau ekspor, kami akan tangkap,” tegas menteri.

Menteri juga memberi sinyal soal budidaya. Dengan catatan pembudidaya dapat melakukan re stoking ke alam antara 2 persen sampai 5 persen lobster hasil budidaya harus dilepas kembali untuk menekan kepunahan indukan.

“Nelayan setuju dibudidayakan tapi disiapkan sebagian untuk dilepas ke alam untuk mengurangi kepunahan. Indukan harus tetap terjaga,” imbuhnya.

Demikian juga dengan penangkapan benih lobster dan ekspor juga memungkinkan dapat dilakukan oleh nelayan. Dengan catatan, ekspor tidak seluruhnya dari hasil tangkapan. Terlebih dahulu nelayan penangkap harus memenuhi kebutuhan para pembudidaya.

“Tapi sementara ini, tahan diri, tahan emosi. Kita akan ambil langkah terbaik,” imbuhnya.

Nusa Tenggara Barat dianggap sangat potensial sebagai sumber benih lobster. Ada 11 juta potensi benih lobster setiap tahunnya, dari total 27.000 potensi benih lobster yang dihasilkan dari perairan Indonesia. Karena itu, provinsi ini menjadi perhatiannya.

Ia juga berpesan, nelayan dan masyarakat pesisir untuk menjaga laut. Tidak menjadikan laut sebagai tong sampah. Dalam kunjungannya ke Lombok, menteri KKP melakukan penyelaman dan re stoking lobster di perairan Teluk Ekas.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menegaskan, pemerintah pastinya akan memberikan jalan terbaik untuk masyarakat nelayan. Karena itu, sementara ini para nelayan diminta menunggu kebijakan baru yang akan dilahirkan KKP terkait lobster.(bul)

SUMBER

Menteri KKP Edhy Prabowo Perbolehkan Nelayan Menangkap Benih Lobster

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )