Bantuan Sosial sebagai Kunci Penanganan Krisis

DALAM situasi ketidakmenentuan kapan covid-19 akan berakhir, bantuan pemerintah atas masyarakat terdampak akan menjadi kunci dari fungsi hadirnya negara. Dalam kondisi ekonomi dan keuangan negara yang terkontraksi hebat, bantuan pemerintah menjadi salah satu penopang ketahanan sosial, di samping bantuan lain dari ndividu dan lembaga nonpemerintah.

Kondisi sekarang ini, sepertinya memaksa Presiden Jokowi untuk melaksanakan strategi itu. Tak kurang dari Rp405 triliun dikucurkan, anggaran kementerian dan lembaga negara dipangkas dan direalokasikan, bantuan natura dan bantuan langsung tunai digelontorkan untuk menyangga ketahanan ekonomi keseharian masyarakat. Gubernur, Bupati/Wali Kota sampai Kepala Desa dan lurah diinstruksikan untuk menindaklanjuti kebijakan strategis nasional ini.

Bansos sebagai instrumen strategis yang menyasar empat elemen besar sektor terdampak, diimplementasikan ke 82 ribuan desa di seluruh Indonesia. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kejelasan aturan, baik dalam tataran policy procedures sebagai pegangan maupun tataran implementasi di lapangan.

Dalam tataran teori negara sebagaimana dikemukakan Jenderal Besar Abdul Haris Nasional, lemahnya ketahanan sosial dan gap antara kaya-miskin akan memengaruhi ketahanan nasional dan ketahanan negara. Untuk memenuhi kebutuhan distribusi bantuan sosial tunai dan bantuan nontunai dibutuhkan validitas dan data yang update. Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) misalnya, bisa aman kalau bantuan disalurkan melalui basis data terpadu Kemensos yang terbarukan secara berkala by name by address.

Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan jajaran Kabinet dan Kepala Lembaga Negara selalu menekankan asas ketepatan, ketertiban, dan keamanan distribusi bantuan. Jokowi juga meminta agar bantuan sosial tidak menjadi alat politik kepala derah atau calon kepala daerah untuk menarik simpati masyarakat.

Menteri Koordinator dan kementerian serta Kepala Lembaga Negara, kepala badan setingkat menteri juga didorong untuk menerbitkan aturan turunannya dan langkah-langkah strategis di lapangan. Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial dan lembaga negara serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota diminta menerbitkan peraturan pelaksanaannya.

Proses distribusi tersendat

Baru pekan kedua bulan Mei 2020 beberapa Pergub, Perwali dan Perbup dapat selesai diundangkan. Namun proses distribusi tersendat akibat masih banyaknya data yang belum diperbaiki.

Perpu I/2020, khususnya pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 menjamin bahwa pejabat negara terkait pelaksaan Perpu tersebut tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas dengan iktikad baik. Sebetulnya, hal itu normal dan semata-mata didasari setting bahwa kondisi sekarang adalah kondisi kritis yang membutuhkan keputusan yang cepat.

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Pertama; pengadaan serta kontrak kerja untuk alat kesehatan dan sembako yang bersertifikat dengan para pemasok. Ada juga masalah distribusi yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat umum di daerah yang rawan penyalahgunaan.

Kedua; tingginya risiko dari setiap kebijakan yang sifatnya masif dan diputuskan dalam waktu yang cepat serta dalam kondisi lapangan yang juga lagi terguncang, dengan spent of control yang panjang di bawah.

Ketiga; gangguan politik di satu pihak dan politisasi bansos oleh permainan politik pencitraan dari birokrasi, baik yang sedang berkuasa maupun calon pimpinan daerah perlu diwaspadai. Desakan situasi luar (external pressures) musuh politik Jokowi menambah beban lancarnya bantuan pemerintah ke masyarakat terdampak.

Risiko penyalahgunaan bantuan pemerintah untuk memperoleh dukungan politik ini juga berbahaya dalam beberapa alasan. Pertama, ini bukan hanya bantuan sosial namun bantuan kemanusiaan. Ini adalah ikhtiar suci dengan mengorbankan kepentingan pembangunan sektoral lainnya.

Kedua, kebijakan strategis ini harus terhindar dari mismanagement dan bercampurnya kepentingan politik jangka pendek. Sebab, hal itu akan mendegradasi fungsi luhurnya.

Ketiga, dalam penyaluran bansos, sembako maupun alat kesehatan dari Bupati, Wali Kota, bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melibatkan pemain kontrak kerja dan supplier sangat rawan penyalahgunaan.

Politisasi bansos

Sesungguhnya politisasi isu bansos ini tidak melulu potensial dilakukan oleh elit politik, khususnya 270 calon kepala daerah yang akan Pilkada serentak tahun ini. Gejala politisasi juga dilakukan oleh aktor politik di luar pemerintahan misalnya berupa semangat mengkritik segala kebijakan untuk dijadikan desakan politik (political pressures) terhadap pemerintah. Sampai akhir Mei desakan dan kritikan tetap dialamatkan kepada pemerintah pusat terutama berkaitan dengan isu lama ekses Pilpres 2019.

Sejak awal tuduhan keterlambatan sikap menjadi topik yang jamak di media. Hoaks menyebar silih berganti untuk menyerang pemerintah. Media mainstream maupun media sosial terbelah.

Sejumlah topik menjadi perdebatan panas di media. Hal itu di antaranya soal keterbatasan alat pelindung diri bagi dokter dan tenaga medis, pembangunan sarana rumah sakit infeksi, dan transparansi jumlah pasien terkonfirmasi, isu tenaga kerja asing yang hadir di masa pandemi, dan kartu prakerja.

Bantuan sosial bukan hanya dilihat sebagai komitmen pemerintah untuk mengatasi penyebaran Covid 19 dan dampaknya. Bantuan sosial bisa dilihat sebagai piranti strategis keamanan negara dalam arti luas agar tidak terjadi kepanikan massa dan social unrest.

Bansos juga dimaksudkan untuk menjawab persoalan pelik di bidang sosial, bidang ketenagakerjaan serta menangani dampak ekonomi yang muncul di desa dan di kota. Karena itu, bansos lebih strategis dari angkatan perang yang perlu penanganan sosial secara militer dan rancangan perang konvensional.

Di tengah melemahnya ekonomi yang mengoreksi pertumbuhan secara signifikan, maka alokasi bantuan ini menjadi kebijakan yang strategis. Jenderal Abdul Haris Nasution, ahli strategi perang dan pemikir TNI yang bukunya jadi bacaan wajib pendidikan militer di Pentagon mengatakan, “Apabila di suatu saat kita mendapatkan negeri ini masyarakatnya timpang sosial ekonominya, maka pertahanan negara akan rapuh dan ambruk”.

Para kritikus pemerintah mempertanyakan mengenai keterbukaan, keabsahan jumlah penerima bantuan di daerah, dan data yang belum terintegrasi. Ada juga tumpang tindihnya penerima bantuan di satu pihak dan terlantarnya orang miskin terdampak yang belum tercatat serta sejumlah keterlambatan pemerintah menangani pandemik. Namun sejauh ini pertahanan pemerintah masih cukup kuat.

Titik krusialnya adalah pada kepatuhan organ negara dan pimpinan birokrasi untuk setia mengawal kebijakan strategis ini. Segala penyimpangan kecil oleh birokrasi atau oleh penyedia barang dan jasa harus diproses untuk memberi efek jera.

Perlu jaminan hukum

Dalam situasi ini, perlu jaminan hukum. Oleh sebab itu, instrumen percepatan implementasi kebijakan harus dibuat. Sebaliknya, segala penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan kelompok politik harus diminimalisasi.

Jaminan keamanan dari ancaman jerat hukum dikeluarkan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan sekaligus melindungi pengambil kebijakan. Surat Edaran Ketua KPK No. 8/2020 bisa jadi pegangan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam hal anggaran pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan pandemik.

Memang, secara prosedural belum ada evidence kasus besar yang terungkap hari-hari ini, juga belum ada bukti mengenai penyalahgunaan bantuan. Di lain pihak, rupanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki keterbatasan teknis dan psikologis penanganan kasus baru dalam masa pandemik.

Namun demikian, KPK harus bekerja keras sebab situasinya kritikal. Bisa jadi temuan-temuan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan akan muncul justru pada saat pandemi berakhir nanti.

Indonesia sedang dalam rancangan besar untuk melaksanakan garis besar teori efektivitas perang gerilya yang mengatakan “kuatnya ketahanan negara tak hanya tergantung kekuatan militer, namun tergantung juga dari kuatnya kohesi sosial dan hadirnya negara di masyarakat”. Jadi, kalau program bantuan sosial, program jaring pengaman sosial, dan bantuan natura untuk masyarakat ini berhasil, maka ketahanan nasional, menurut paham ini, akan bisa tetap terjaga.[]

*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.

SUMBER
https://www.medcom.id/pilar/kolom/xkEYdxMk-bantuan-sosial-sebagai-kunci-penanganan-krisis

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )