Kompasberita.com-Medan | Ketua Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA, menyatakan prihatin dengan nasib ratusan siswa di 50 SMA/ SMK di Sumut, yang terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025, akibat keterlambatan memasukkan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Menurut politisi senior ini, Minggu (9/2/2025), hal itu terungkap dari informasi disampaikan Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Basir Hasibuan dan juga fakta-fakta di lapangan dengan maraknya unjuk rasa di sejumlah sekolah.
Menyikapi hal itu, Yahdi Khoir mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut dan menengarai, terdapat dua penyebab utama gagalnya data-data sekolah dan siswa yang diinput ke sistem PDSS.
Pertama, keterlambatan akibat kelalaian pihak sekolah sendiri dalam menginput data ke sistem PDSS.
Kedua, kompleks, ribet dan rumitnya data yang harus diinput ke sistem PDSS, sehingga sekolah tidak cukup waktu untuk melakukan penginputan data.
Kemudian, sebut Yahdi, kegagalan sistem PDSS sendiri akibat terbatasnya kapasitas server, terutama pada waktu padat, sehingga bisa terjadi gagal input.
“Kalau melihat fakta ada sejumlah 50 sekolah itu adalah jumlah yang sangat besar, sehingga tidak bisa dipungkiri kalau kegagalan itu terjadi tidak semata-mata kelalaian sekolah, tetapi juga kegagalan sistem yang ada,” terang Yahdi.
Sebanyak 50 sekolah itu, baru sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan. Belum lagi termasuk yang berada di bawah Kementerian Agama, seperti Madrasah Aliyah.
“Madrasah Aliyah Negeri favorit di Medan saja seperti MAN 2 Model pun gagal melakukan input PDSS-nya, sehingga lebih dari 300 siswa terancam tidak bisa mengikuti SNBP,” ungkapnya.
Padahal, SNBP atau lebih populer dengan Jalur Undangan merupakan salah satu jalur untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. Jalur ini banyak diidam-idamkan dan menjadi kebanggaan siswa dan orang tua.
Karena di samping berdasarkan prestasi uang kuliah atau UKT-nya juga jauh lebih murah. Makanya jalur ini sangat diminati dan dikejar oleh siswa, terutama siswa dari keluarga kurang mampu.
“Selain itu, kegagalan sekolah mengikuti SNBP berarti juga memupuskan harapan banyak anak untuk melanjutkan cita-citanya ke perguruan tinggi, terutama bagi yang tidak mampu,” sebutnya.
Mantan Ketua DPW Sumut ini menjelaskan, jalur ini memacu anak serius belajar mulai kelas satu karena salah satu syaratnya rapor harus stabil dari semester ke semester.
“Mereka bekerja keras dan sungguh-sungguh mengejar itu semua. Mereka berusaha agar mereka termasuk ke dalam kategori eligible, sehingga bisa mendapatkan peluang itu. Namun impian itu seketika pupus,” katanya.
Beri Kesempatan
Karenanya, sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Yahdi meminta kepada semua pihak, terutama pemerintah untuk bisa kembali memberi waktu dan kesempatan kepada sekolah terkait untuk bisa kembali menginput data siswa ke sistem PDSS.
Selanjutnya, pihak sekolah juga diminta proaktif memperjuangkan membuka kesempatan kembali, dengan melakukan komunikasi dan koordinasi intensif kepada semua yang terkait, terutama Kemendiktisaintek selaku leading sector.
Yahdi juga meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendiktisaintek untuk bisa membuka kesempatan kembali kepada sekolah tersebut.
“Dimohon kepada Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan agar bisa memperjuangkan dibukanya kembali kesempatan untuk melakukan penginputan PDSS,” sarannya.
Bagi sekolah-sekolah yang terbukti lalai, harap Yahdi, agar pemerintah terkait mengambil tindakan tegas kepada pimpinan dan petugas yang diberi tanggung jawab menangani penginputan data tersebut. (Uj)
