kompasberita I Jakarta – Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), isu dugaan intervensi pemerintah kembali mencuat. Padahal, penggunaan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi hanyalah dukungan fasilitas, bukan bentuk campur tangan.
“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menegaskan agar independensi PWI tetap terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres berjalan lancar, tanpa intervensi,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun di Jakarta, Jumat (22/8).
Hendry menyebut ada pihak yang menggiring opini bahwa salah satu calon ketua umum adalah “wakil resmi” pemerintah. “Saya menerima laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” ungkapnya.
Hendry yang juga pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Pers 2019–2022 menegaskan, hasil konfirmasi ke sejumlah pejabat memastikan tidak ada arahan resmi dari pemerintah. “Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” tandasnya.
Selain isu pemerintah, tekanan juga disebut datang dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi. Menurut Hendry, beberapa Ketua PWI Provinsi mendapat tekanan dari atasan mereka di grup media tersebut agar memilih calon tertentu. “Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Tidak ada. Jadi jangan ngerecokin organisasi wartawan,” ujarnya.
Hendry menegaskan, pengurus PWI provinsi harus diberi ruang untuk menentukan pilihan secara bebas tanpa tekanan pihak mana pun. “Sebagai insan media, mestinya sadar dan tidak cawe-cawe dalam menjagokan calon,” katanya.
Kongres PWI 2025 dijadwalkan berlangsung di BPPTIK Jababeka, Kabupaten Bekasi, pada 29–30 Agustus mendatang. Utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo akan hadir untuk memilih Ketua Umum serta Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Agenda ini menjadi krusial pasca munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme, sehingga mempersulit PWI—organisasi wartawan tertua dan terbesar di Tanah Air dengan anggota lebih dari 30 ribu orang—dalam menjalankan programnya. (Red)
